KEKHALIFAHAN ALI IBN ABI THALIB (36-41 H/ 656-661 M)

BAB I

PENDAHULUAN

            Alī bin Abī Thālib (Arab: علي بن أﺑﻲ طالب, Persia: علی پسر ابو طالب)‎ (599 – 661) adalah salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad. Menurut Islam Sunni, ia adalah Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Syi'ah berpendapat bahwa ia adalah Imam sekaligus Khalifah pertama yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Sudah dimaklumi bahwa satu peristiwa pasti berkaitan dengan peristiwa yang lain, hal itu biasa disebut dengan kausalitas. Begitu juga dengan peristiwa yang menyangkut dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, besar hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemerintahan Utsman bin Affan. Peristiwa terbunuhnya Utsman di tangan rombongan penentang menyisakan banyak teka-teki sejarah  yang tak kunjung memuaskan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai konflik pada masa kekhalifahan selanjutnya yaitu kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib.

Di dalam makalah ini kami akan membahas tentang siapa Ali ibn Abi Thalib, bagaimana proses pembai’atan Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah, bagaimana politik Ali dalam pemerintahannya, konflik yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali (tentang peperangan Jamal dan peperangan shiffin) dan bagaimana akhir hayat khalifah Ali Ibn Abi Thalib.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Tentang Ali Ibn Abi Thalib

Ali dilahirkan di Mekkah, daerah Hejaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600(perkiraan). Muslim Syi'ah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, dimana Asad merupakan anak dari Hasyim, sehingga menjadikan Ali, merupakan keturunan Hasyim dari sisi bapak dan ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. Uzur dan faqir nya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi SAW bersama istri beliau Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Muhammad.

Ali adalah orang yang pertama menyatakan imannya dari kalangan anak-anak.[1] Ketika Nabi menerima wahyu yang pertama , menurut Mahmudun Nasir Ali berusia 9 tahun sedangkan menurut Hassan Ibrahim Ali berusia 13 tahun.[2]

Semenjak kecil Ali dididik dengan adab dan budi pekerti islam, lidahnya amat fasih berbicara dan memiliki pengetahuan yang luas tentang islam. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam baik aspek zhahir (exterior)atau syariah dan bathin (interior) atau tasawuf menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Karena sangat dekatnya dengan rasulullah, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ali terkenal dengan keberaniannya, dia selalu ikut dan berada di barisan muka dalam setiap peperangan-peperangan yang dipimpin rasulullah. Menurut A. Syalabi keberanian Ali dan banyaknya darah manusia yang ditumpahkannya dalam membela agama islam dari orang-orang yang menyerangnya, menyebabkan dirinya banyak memiliki musuh.[3]

B.     Pembai’atan Ali ibn Abi Thalib

Beberapa hari setelah pembunuhan Utsman stabilitas keamanan di Madinah menjadi rawan. Gafiqy ibn Harb memegang keamanan ibukota islam ibu kota islam itu selama kira-kira lima hari sampai terpilihnya khalifah yang baru. Kemudian Ali ibn Abi Thalib tampil menggantikan Usman dengan menerima bai’at dari sejumlah kaum Muslimin. Yang pertama kali membai’at Ali adalah Thalhah ibn Ubaidillah dan Zubair ibn Awwam[4] kemudian diikuti oleh banyak orang, baik dari kalangan anshar maupun Muhajirin.[5] Menurut Syalabi tidak ada sahabat-sahabat terkemuka yang dapat menolak untuk membai’at Ali, karena tidak seoarang pun di antara mereka yang sanggup menghadapi pancaroba.Oleh karena itu mau tak mau mereka membai’ah Ali. [6]

Menarik untuk dibahas, meskipun pembai’atan Ali berjalan mulus dan lancar, akan tetapi ada beberapa kelompok dari kalangan kaum muslimin saat itu dalam menyikapi kekhalifan Ali bin Abi Thalib.

Pertama, kelompok yang melarikan diri dari Madinah menuju Syam segera setelah terbunuhnya Utsman dan menghindari ikut campur dalam pembai’atan pengangkatan Khalifah. Mereka adalah anak cucu Bani Umayyah dan para pendukung setianya. Di antaranya adalah tokoh dari Bani Umayah adalah Marwan bin al-Hakam dan al-Walid bin Uqbah. Sementara dari tokoh-tokoh pendukung setianya yang ikut melarikan diri ke Syam adalah Qudamah bin Madh’un, Abdullah bin Sallam, Mughirah bin Syu’bah dan Nu’man bin Basyir.

Kedua, Kelompok yang menangguhkan pembai’atan terahadap Ali dan menyatakan menunggu perkembangan situasi. Diantaranya adalah Sa’ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Tsabit, Muhammad bin Salamah, Usamah bin Zaid, dan Salamah bin Salamah bin Raqis.

Ketiga, kelompok yang sengaja tidak mau memberikan bai’at kesetiannya kepada Ali bin Abi Thalib meskipun mereka tetap berada di Madinah saat pembaiatan Ali. Diantaranya adalah Hasan bin Tsabit, Ka’ab bin Malik, Zaid bin Tsabit, Rafi’ Khadij, Abu Sa’id al-Khudry, Muhammad bin Maslamah, dan Maslamah bin Mukhallad. Mereka disebut-sebut sebagai kelompok yang sangat loyal terhadap Utsman bin Affan.

Keempat, kelompok sahabat penduduk Madinah yang menunaikan ibadah haji pada tahun itu dan belum pulang saat terjadi pembai’atan. Setelah terjadi pembai’atan, sebagian kecil mereka tidak pulang ke Madinah melainkan menunggu perkembangan situasi dari Mekkah. Termasuk di antara mereka adalah Aisyah radiyallahu ‘anhaa.[7]

3. Politik Ali dalam Pemerintahan

Setelah dilantik menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menyampaikan pidato politik untuk pertama kalinya. Pidatonya tersebut secara umum menggambarkan garis besar dari visi politiknya. Menurut Jeje Zainudin, sedikitnya ada lima visi politik Ali dari pidatonya itu. Pertama, sumber hukum dan dasar keputusan politik yang akan dilaksanakan oleh Ali adalah kitab suci al-Quran. Ini tidak berarti bahwa Ali akan mengabaikan al-Sunnah, sebab al-Quran hanya dapat dilaksanakan secara tepat jika ia dibimbing oleh Sunnah Nabi saw, dan Ali tentulah orang yang paling memahami persoalan ini. Kedua, mewujudkan nilai-nilai kebaikan ideal al-Quran dan menolak segala keburukan dalam masyarakat. Ketiga, tulus ikhlas dalam memimpin dan mengutamakan integrasi kaum muslimin. Keempat, melindungi kehormatan jiwa dan harta benda rakyat dari segala gangguan kezaliman lidah dan tangan. Kelima, membangun kehidupan masyarakat yang bertanggungjawab terhadap bangsa dan Negara dengan landasan ketaatan kepada Allah swt.[8]

Menurut A. Syalabi, politik yang dijalankan seseorang merupakan gambaran dari pribadi orang tersebut yang akan mencerminkan akhlak dan budi pekertinya. Ali adalah orang yang suka berterus terang, tegas bertindak, tidak suka berminyak air, dan tidak takut celaan siapapun dalam menjalankan kebenaran. Karena kepribadian yang dimilkinya itu maka setelah dibai’at Ali mengeluarkan dua buah ketetapan, yaitu:

1. Memecat kepala-kepala daerah angkatan Usman dan menggantinya dengan yang baru.
2. Mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Usman kepada famil famili dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah, demikian juga hibah Usman kepada siapapun yang tanpa alasan.[9]

4. Peperangan Jamal

Disebut perang jamal (perang onta) karena Aisyah ikut dalam peperangan ini dengan mengendarai onta.[10]

Ketika Aisyah telah menunaikan umrah dan akan kembali ke Madinah, dia menangguhkan kepulangannya setelah mendengar berita kematian khalifah Utsman. Terlebih Aisyah mendapatkan kabar bahwa Ali telah dibaiat menjadi khalifah pengganti Utsman. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam yang saat itu berada di Madinah, meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke Makkah dalam rangka menunaikan umrah. Telah disampaikan bahwa Thalha dan Zubair adalah orang yang pertama kali memba’iat Ali. Namun, setelah tiba di Makkah dan bertemu dengan Aisyah, kedua sahabat itu akhirnya sepakat untuk sama-sama menuntut Ali agar mengusut dan menghukum para pembunuh Utsman.

Oposisi terhadap khalifah Ali secara terang-terangan mulai dilakukan, yaitu oleh Aisyah, Thalhah dan Zubair. Mereka sepakat menuntut khalifah segera menghukum para pembunuh Ustman. Merea berangka menuju Basrah dan mengharapkn dukungan dari penduduk kota itu. Tuntutan yang sama juga diajukan oleh Muawiyah, bahkan ia memanfaatkan peristiwa berdarah itu untuk menjatuhkan legalitas kekuasaan Ali dengan membangkitkan amarah rakyat dan menuduh Ali sebagai pembunuh Utsman jika Ali tidak dapat menemukan dan menghukum pembunuh yang sesungguhnya.[11]

Tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh Ali, sehingga kontak senjata tidak bisa dihindari. Pertempuran dalam peperangan Jamal ini terjadi amat sengitnya, sehingga Zubair dan Thalhah melarikan diri, tetapi akhirnya tewas juga. Peperangan ini berhenti ketika Unta yang ditunggangi Aisyah terbunuh. Kemenangan berada di pihak Ali. Tetapi aisyah tidak diusik-usik oleh Ali, justru Aisyah dihormati dan dikembalikan ke Makkah dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. [12] Perang Jamal ini telah memakan korban sebanyak 10.000 orang[13], ada juga yang mengatakan 20.000 orang.[14]

Namun apakah alasan Thalhah, Zubair dan ‘Aisyah menentang Ali hanya semata-mata karena menuntut ditangkapnya pembunuh Utsman? Sebenarnya mereka memiliki alasan yang lebih pokok lagi, yaitu:

Ø         Sebagian sejarawan mengemukakan bahwa penentangan Aisyah terhadap Ali disebabkan oleh sentimen pribadi, misalnya Syalabi yang menyatakan “Sejak dari dahulu telah ada ketegangan antara Ali dan Aisyah. Asiyah sendiri pernah berkata; sebenarnya demi Allah antara Ali dan saya tak ubahnya sebagai orang dengan mertuanya. Mungkin, ketegangan ini disebabkan oleh pendirian Ali memberatkan Aisyah dalam peristiwa hadits al-Ifki.”[15] Dalam masalah hadits al-Ifki, ketika dimintai nasihat (pendapat) oleh Rasul tentang kejadian itu, Ali mengatakan; “Wahai Rasulullah, tidaklah Allah akan menyusahkanmu sedang wanita selain dia masih banyak. Dan tanyakanlah kepada Barirah mungkin ia dapat memberi keterangan yang jujur kepadamu”. Jawaban Ali kepada Rasulullah ini nampaknya melukai perasaan Aisyah. Seakan-akan Ali menyetujui isu yang sedang beredar ditengah masyarakat bahwa Aisyah telah meyeleweng dari Rasulullah saw. Atau paling tidak Ali tidak menunjukkan pembelaannya kepada Aisyah disaat mana posisinya benar-benar tertekan dengan berita fitnah.

  Sedangkan menurut pandangan Ali, alasan Aisyah dendam kepadanya adalah:

v  Rasul lebih memilih dan mempromosikan Ali daripada ayah Aisyah.

v  Ali sangat disukai dan dipuji oleh Nabi Saw.

v  Aisyah tidak suka pada Khadijah dan Fatimah.

v  Nabi hanya mengizinkan pintu rumah Ali saja yang boleh mengarah dan langsung terhubung menuju masjid, sedangkan pintu sahabat lainnya tidak dibolehkan.

v  Nabi Saw pernah pertama-tama menugaskan Abu bakar untuk melakukann sesuatu namun gagal, kemudian ali mengambil alih tugas itu.[16]

Ø  Abdullah bin Zubair mempunyai ambisi besar untuk menduduki kursi khalifah. Tetapi keinginannya itu terhalang oleh Ali. Maka dihasutnyalah bibinya, Aisyah, untuk menceburkan diri ke dalam peperangan melawan Ali.[17]

Ø   Dalam Ensiklopedi islam dikutip sebuah pendapat yang menyebut bahwa pemberontakan itu dilatarbelakangi oleh keinginan Thalhah dan Zubair untuk merebut jabatan khalifah. Kedua sahabat itu, menurut penulis Ensiklopedi Islam, masing-masing mengharapkan rakyat memilihnya menjadi khalifah.[18]

E.     Peperangan Shiffin

Perang Shiffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah (656 Masehi), antara Ali Ibn abi Thalib dan Gubernur Suriah, Mu’awiah ibn Abi Sufyan, dilatarbelakangi peristiwa kematian Khalifah Utsman ibn Affan, begitulah sejarah mencatat, namun belakangan diketahui bahwa penyebab utama sebenarnya hanyalah karena Mu’awiyah yang telah lama menjadi Gubernur Suriah yang otonom sejak diangkat Khalifah ‘Umar, tidak mau kehilangan jabatannya itu dengan membaiat kepada Ali ibn Abi Thalib. Ia hendak mempertahankan keutuhan wewenang teritorialnya dengan mengeksploitasi pembunuhan Khalifah ‘Utsman.

Walaupun Ali menyadari sejak semula bahwa peperangan tidak akan terelakkan, ia masih terus berusaha menyadarkan Mu’awiyah. Pada bulan syawal 36 H, setelah kembali ke Kufah dari Perang Jamal, Ali mengutus Jurair ibn AbduIlah al-Bajali ke Mu’awiah di Damsyik[19] dengan membawa sepucuk surat dimana ia mengatakan bahwa kaum Muhajirin dan Anshar telah membaiatnya dan Mu’awiah pun harus membaiat kepadanya dahulu baru kemudian mengajukan kasus pembunuhan Utsman kepadanya supaya khalifah dapat menjatuhkan keputusan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah. Tetapi Mu’awiah menahan Jurair. Atas saran saudaranya Utbah ibn Abi Sufyan, Mu’awiyah memanggil Amr ibn Ash, seorang politikus yang terkenal licik dan pintar, untuk merundingkan masalah itu. Dengan bantuan orang-orang penting di Suriah ia meyakinkan rakyat yang tidak mengetahui persoalan, bahwa tanggung jawab pembunuhan Utsman terpikul pada Ali, dan bahwa Ali melindungi para pengepung Utsman.

 Muawiyah menggantungkan baju Utsman yang berlumur darah serta potongan jari-jari istrinya[20] Na’ilah binti al-Farafishah di mimbar masjid Damsyik di mana sekitar 70.000 orang Suriah berikrar untuk membalaskan dendam atas darah Utsman. Setelah berhasil membangkitkan emosi rakyat Suriah pasukan Muawiyah siap untuk berperang. Muawiyah memperlihatkan semua hal itu kepada Jurair lalu mengirimkan Jurair kembali ke Kufah.

Ketika mendengar tentang hal ini dari Jurair, pada bulan Zulhijah 36H/ 657 mAli mengerahkan pasukan gabungan menyusuri sungai euphrate ke arah utara dengan tujuan Syiria utara, dengan kekuatan 95.000 orang dengan strategi bahwa jika benteng-benteng di wilayah Syiria utara dapat direbut maka gerakan ke arah selatan akan menjadi lebih mudah. Ternyata Muawiyah dengan jumlah pasukan sebanyak 85.000 orang telah lebih dahulu mempertahankan wilayah Syiria utara dan membuat garis pertahanan di dataran Shiffin. Kemudian Ali mengirim pasukan di bawah pimpinan Asytar al Nakhi dan berhasil merebut arus sungai Euphrate. Walaupun Sungai euphrate telah dikuasai Ali, Ali tetap mengizinkan Muawiyah untuk memenuhi kebutuhan air pasukannya.[21]

Upaya untuk menempuh jalan damai terus dilakukan oleh pihak Ali dengan engadakan perundingan. Hingga menginjak bulan Muharam 37 H/658 M perundingan itu belum mencapai persetujuan. Persetujuan satu-satunya untuk sementara adalah masing-masing pihak akan memberikan jawaban akhir pada akhir bulan Muharam.[22]

Pada akhir bulan Muharam tahun 37 H/658 M, jawaban terakhir dari Mu’awiyah adalah tetap menolak untuk membaiat ali dan sebaliknya, menuntut ali dan para pengikutnya untuk membaiat dirinya. Maka pecahlah pertempuran di Shiffin bulan Shafar 37H. Peperangan berlangsung selama beberapa hari dan telah memakan ribuan korban, dimana jumlah korban dari pasukan Muawiyah lebih besar. Dalam keadaan yang sangat terdesak itu, Amr ibn Ash yang terkenal cerdik mengusulkan ide dan disetujui oleh muawiyah agar pasukan yang membawa mushaf mengangkat mushafnya di ujung tombak sebagai tanda damai dengan cara tahkim.

Akhirnya kedua golongan bersepakat bahwa masing-masing pihak memilih seorang hakim. Pihak Muawiyah memilih Amr bin Ash dan pihak Ali memilih Abu Musa al- Asyari. Hasil perundingan mereka adalah masing-masing pihak menurunkan pemimpin mereka sebagai khalifah. Abu Musa yang pertama kali menurunkan  Ali sebagai khalifah. Akan tetapi, Amr ibn Ash berlaku sebaliknya, tidak menurunkan Mu’awiyah tetapi justru mengangkat Muawiyah sebagai khalifah.

Peperangan Shiffin yang diakhiri melalui tahkim ini, ternyata tidak menyelesaikan masalah, namun justru membuat Gubernur Syiria itu mempunyai kedudukan setingkat khalifah dan menyebabkan lahirnya golongan khawarij yaitu orang-orang yang keluar dari barisan pendukung Ali yang berjumlah sekitar 12.000 orang.[23] Khawarij yang bermarkas di Nahrawan benar-benar merepotkan khalifah Ali, hingga pecahlah pertempuran nahrawan antara pasukan Ali dengan orang-orang khawarij. Banyak sekali korban dari pasukan Ali yang jatuh dalam pertempuran ini. Hal ini membuat tentara Ali lemah sehingga member kesempatan kepada Muawiyah untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan hingga wilayah Mesir mampu direbut dari tangan Ali, yang berarti bahwa Muawiyah telah berhasil merampas sumber-sumber kemakmuran dan suplai ekinomi dari pihak Ali. Karena kekuatannya telah banyak menurun terpaksa khalifah Ali menyetujui perjanjian damai dengan Muawiyah yang secara politis berarti Ali mengakui keabsahan kepemilikan Muawiyah atas Syiria dan Mesir.[24]

F.     Akhir Riwayat Ali Ibn Abi Thalib

Pada saat Ali akan bersiap-siap mengirim pasukan sekali lagi untuk memerangi Muawiyah, muncul suatu komplotan yang terdiri dari tiga orang khawarij. Ketiga orang ini sepakat untuk membunuh Ali bin abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin ash pada malam yang sama. Mereka adalah Abdullah ibn Muljam yang berangkat ke Kufah untuk membunuh Ali, Barak Ibn Abdillah at Tamimi berangkat ke Syam untuk membunuh Muawiyah dan Amr ibn Bakr at Tamimi yang berangkat ke Mesir untuk membunuh amr ibn Ash. [25]

Di antara ketiga orang itu, yang berhasil hanyalah Abdullah ibn Muljam yaitu berhasil membunuh Ali ketika Ali memanggil orang untuk sembahyang di masjid. Maka pada tahun 661M berakhirlah kehidupan Ali ibn abi Thalib di tangan seorang khawarij,Abdullah ibn Muljam.[26] Ali meninggal di usia 63 tahun. Khalifah Ali memerintah selama 4 tahun 9 bulan. [27]

BAB III

KESIMPULAN

             Jika dilihat dari pembahasan di atas, maka pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib yang terlihat hanyalah kekacauan dan peperangan. Penentangan-penentangan telah dihadapi  Ali sejak awal-awal pemerintahannya. Bahkan di masa kekhalifahan Ali inilah mulai terjadi peperangan sesama kaum muslimin, seperti Perang Jamal dan  Perang Shiffin. Berbagai langkah dan kebijakan yang telah dilakukan Ali dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya, merupakan ijtihad politik yang sangat cemerlang. Meskipun pada akhirnya, kebijakan tersebut banyak memakan korban.

             Konflik yang terjadi diantara sahabat nabi merupakan sunnatullah yang bisa terjadi kepada siapa pun, dimana pun dan kapan pun. Semua itu, merupakan pelajaran berharga bagi umat Islam di kemudian hari. Jika sahabat saja, yang oleh al-Quran disebut khair al-Ummah, bisa mengalami konflik, apalagi kita. Namun bagaimana pun sebisa mungkin seharusnya kita dapat belajar dari sejarah dan menyikapinya secara positif  agar tidak menimpa kita.

---

       [1] Mahmudun Nasir, ISLAM Concepts and History, (New delhi: Kitab bavan, 1994),144.

      [2]Samsul munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Amzah, 2009),  109.

       [3] Ahmad Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam I, (Jakarta: pustaka alhusna Baru, 2007), 243.

       [4] Saiyid Safdar hosain, The Early History of Islam. (New delhi: Low Press Publications, 1995), 361.

      [5]Ali Mufrodi,  Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Ciputat: Logos Wacana ilmu, 1997), 64.

       [6]Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam I, 245.

[7] Abu al-Fida Ismail bin Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, (Beirut: Dar al-Mariifah: 1999), cet ke-5, Jilid IV, hal. 248. (dikutip dari: http://senaru.wordpress.com/2009/06/07/analisis-sejarah-pemerintahan-ali-bin-abi-thalib/)

[8] Ibnu Katsir, al-Bidayah wan-Nihayah, hal. 166, sebagaimana dikutip dari buku “Akar Konflik Umat Islam”, oleh Jeje Zainudin Abu Himam, hal. 74. (dikutip dari: http://senaru.wordpress.com/2009/06/07/analisis-sejarah-pemerintahan-ali-bin-abi-thalib/)

[9] Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam I, 246.

[10] Joesoef Sou’yb, Sejarah daulah Khulafaur Rasyidin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 477-478.

       [11] Samsul munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, 110.

       [12] Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam I, 252.

       [13] Joesoef Sou’yb, Sejarah daulah Khulafaur Rasyidin, 478.

       [14] Ali Mufrodi,  Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, 65.

       [15] Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam I, 249.

       [16] Rasul Ja’farian, Sejarah Islam terj, (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), 311.

       [17] Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam I, 249.

       [18]Ensiklopedi Islam, Jilid I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1993, hal. 113. (dikutip dari: http://senaru.wordpress.com/2009/06/07/analisis-sejarah-pemerintahan-ali-bin-abi-thalib/)

      [19] Joesoef Sou’yb, Sejarah daulah Khulafaur Rasyidin,  482.

      [20] Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam I, 259.

      [21] Joesoef Sou’yb, Sejarah daulah Khulafaur Rasyidin,  488-489.

      [22] ibid., 490.

       [23] Ali Mufrodi,  Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, 66.

       [24] Ibid., 66-67.

[25] Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam I, 264.

 [26] Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik Islam, (Jakarta: Paramadina, 2002), 312.

          [27] Joesoef Sou’yb, Sejarah daulah Khulafaur Rasyidin, 531.

"DINASTI-DINASTI DI BARAT BAGDAD"

DINASTI-DINASTI DI BARAT BAGDAD

A.      PENDAHULUAN

Pada masa dinasti Abbasiyah, pembangunan dan pembinaan di berbagai aspek mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, mulai bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Namun disisi lain terdapat persoalan politik yang akhirnya menjadikan dinasti ini lumpuh. Kebijakan pemerintah Abbasiyah yang menitikberatkan terhadap pembinaan peradaban dan kebudayaan dari pada politik, sedikitnya mempermudah wilayah-wilayah atau provinsi tertentu untuk melepaskan diri dari kesatuan wilayah Abbasiyah.[1]

Daerah-daerah kecil dinasti Abbasiyah, banyak yang melepaskan dan memerdekakan diri dari pemerintahan. Setelah memerdekakan diri dari kekuasaan Abbasiyah, kebanyak dari mereka membangun dan menjadikan wilayah tersebut menjadi dinasti-dinasti kecil yang berdiri secara independen dan berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaan dengan menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Mereka melepaskan diri dengan cara, pertama, seoranmg pemimpin lokal suatu  pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh, seperti dinasti Idrisiyah, kedua, seorang yang ditunjuk oleh khalifah dan kedudukannya semakin bertambah kuat, seperti dinasti Thahiriyah dan lain sebagainya.[2]

B.       DINASTI THULUNIYAH

Dinasti Thuluniyah merupakan dinasti yang memperoleh hak otonom dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pendidirinya  adalah Ahmad Ibn Thulun,[3] yaitu seorang budak dari Asia tengah yang dikirim oleh panglima Thahir Ibn Husaen ke Baghdad untuk dipersembahkan kepada Khalifah al-Makmun dan diangkat menjadi kepala pegawai Istana.[4] Ahmad Ibn Thulun dikenal sebagai sosok yang gagah berani, dermawan, hafidz, ahli dibidang sastra, syari’at dan militer.

Pada masa khalifah al-Mu’taz, Ahmad Ibn Thulun diangkat menjadi wali di Mesir dan Libya atas bantuan ayah tirinya yang menjabat sebagai panglima Turki di belahan barat. Ketika pemerintahan Abbasiyah terjadi disintegrasi dan distabilitas politik, Ahmad Ibn Thulun memanfaatkan situasi ini dengan memproklamasikan indepensi wilayahnya dengan membentuk dinasti Thuluniyah, meskipun demikian, Thuluniyah masih tetep memperlihatkan loyalitasnya kepada pemerintahan Abbasiyah melalui penyebutan nama khalifah pada kotbah jum’at dan penulisan nama khalifah pada mata uang, serta pembayaran pajak sejumlah 300.000 dinar.[5]

Lahirnya rezim Thulun mengubah keadaan negeri itu, dan secara bertahab berhasil menciptakan kemakmuran. Ibnu Thulun membangun Negara barunya itu dan membentuk organisasi militer yang ketat. Untuk mempertahankan kekuasaan, ia mengadalkan kekuatan angkatan perangnya yang berkekuatan seratus ribu tentara, dengan tentara intinya terdiri dari prajurit kebangsaan Turki ditambah budak-budak negro.[6] Keberadaan dinasti ini semakin bertambah besar dan kuat, setelah adanya ikatan perkawinan antara Ibn Thulun dengan saudara Yarjukh, sebagai jaminan atas kedudukan yang di peroleh Thuluniyah. Ahmad Ibn Thulun mulai mengdakan ekspansi ke wilawah Hijaz di semenanjung Arabia hingga Palestina dan Siria pada tahun 878 M serta wilayah Sisilia di Asai kecil pada tahun 879 M.[7]

Pada masa pemerintahannya Ahmad Ibn Thulun dinasti ini sudah mulai memperlihatkan kecermelanggannya, ia membentuk armada laut yang kuat, untuk membentengi serangan-serangan musuhnya, mendirikan markas militer al-Qatha’i, Fusthath dan membangun masjidnya yang terkenal untuk menampung semua pasukan yang tidak tertampung di masjid ‘Amr ibn al-Ash.[8] Ibn Thulun meninggal pada tahun 270 H dalam usia 50 tahun, maka kekuasaannya pun berpindah ke tangan tangan putranya yang tertua yaitu Khumarwaihi. Di bawah kekuasaannyalah dinasti Thuluhiyah mencapai masa kejayaannya.[9] Ia dapat memperluasnya hingga Siria, Gunung Taurus, al-Jazirah kecuali Mosul.[10] Pada masa kejayaanya ini Thuluniyah mencapai berbagai macam pretasi antara lain yaitu bidang seni dan arsitektur, pembangun rumah sakit yang yang memakan biaya 60.000 dinar dan istana Khumarwaihi dengan balairung emasnya. Menurut Pillip, bangunan ini memiliki aula emas yang dindingnya dihiasi emas dan dihiasi ukiran-ukuran yang bergambar dirinya, para Istri dan pengiringgnya, terdapat kandang burung yang besar, kebun binatang dan kolam air raksa yang terletak di pelataran depan.[11]

Selama beberapa tahun menjelang berakirnya masa kekuasaan al-Khumarwaihi, dinasti ini mulai kelihatan adanya gejala-gejal memburuk, ketiak Khumarwaihi meninggal, tahta dipegang oleh Abu al-‘Asakir Jaisy Ibn Khumarwaihi, kemudian Harun bin Khumarwaihi dan terakir di pegang oleh Saiban Ibn Ahmad Ibn Thulun. Pada masa pemerintahan Syaiban muncul dan berkembang sekte-sekte keagamaan Qaramitah yang berpusat di Gurun Siria. Melihat keadaan seperti itu Sayiban tampaknya tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan sekte-sekte tersebut, dan bersamaan dengan itu pula khalifah Abbasiyah mengirimkan pasukan untuk menaklukkan dinasti Thuluniyah serta membawa keluarga dinasti ini yang masih hidup ke Baghdad. Maka berakirlah dinasti ini.[12]

C.      DINASTI IKHSIDIYAH

Dinasti ini didirikan oleh Muhammad Ibn Thught al-Ikhsyid. Gelar ikhsyid ini diperoleh pada tahun 323H/935M, ketika dia diangkat menjadi gubernur Mesir, dari khalifah Ar-Radhi,[13] atas jasanya mempertahankan dan memulihkan keadaan Nil dari serangan kaum Fatimiyah yang berpusat di Afrika utara.[14] Dinasti ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyokong dan memperkuat wilayah Mesir. Pada masa itu, Mesir mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena ditopang dengan kemiliteran Ikhsidiyah yang tangguh dan pasukan pengawal sejumlah 40.000 orang dan 800 orang pengawal pribadi.[15]

Kekuasaan dua anak laki-laki yang menggantikan al-Ikhsyid hanya bersifat formalitas, kendali pemerintahan dipegang oleh seorang kasim yang memiliki kecakapan dari Abissina, yakni Abu Kafur, yang kemudian menjadi satu-satunya penguasa  sejak 966-986 M.[16]

Pada dinasti Ikhsidiyah ini pula terjadi peningkatan dalam dunia keilmuan dan intelektual, seperti mengadakan diskusi-diskusi keagamaan yang dipusatkan di masjid-masjid, rumah para menteri dan ulama’. Kegiatan itulah yang berperan dalam pendewasaan pendidikan pada saat itu, dan juga dibangun sebagai pasar buku yang besar sebagai pusat dan tempat beridiskusi yang dikenal dengan nama Syuq al-Waraqin.[17] Namun ia tidak memberikan kontribusi apa pun bagi kehidupan seni dan sastra di Mesir maupun di Suriah. Tidak ada karya-karya publik yang lahir dari tangan mereka.[18]

Setelah dua tahun berkuasa di Mesir, dinasti ini mengadakan ekspansi ke wilayah Suriah dan Palestina, menurut Pillip keduanya dimasukkan kedalam Negara semi independen yang dipimpinnya, tahun berikutnya Mekah dan Madinah dimasukkan kedalam wilayahnya. Dengan demikian kekuasaannya bertambah besar dan pesat, bahkan menurut Bosworth kekuasaanya tidak terbatas.

Pada tahun 355H/966M Kafur meninggal, kemudian kekuasaan dinasti berpindah tangan kepada Abu al-Fawaris Ibn Ahmad Ibn Ali. Ketika kekuasaan dipegang oleh al-Fawaris dinasti Ikhsidiyah menjadi lumpuh. Tampaknya kekuasaan al-Fawaris tidak bertahan lama, karena kepimimpinannya sangat lemah, sehingga serangan terus-menerus dari Fathimiyah dilancarkan kepada pemerintahannya, membuat dinasti Ikhsidiyah tidak berdaya dan tidak mampu mempertahankan kekuasaannya di Mesir. Pada akhirnya, Ikhsidiyah dapat ditaklukkan oleh Fathimiyah.[19]

D.      DINASTI HAMDANIYAH

Dinasti Hamdaniyah didirikan oleh Hamdan Ibn Hamdun, nama dinasti ini dinisbahkan kepada pendirinya Hamdan Ibn Hamdun yang bergelar al-Haija.[20] seorang amir dari suku Taghlib. Putranya Husaen adalah panglima pemerintahan Abbasiyah dan Abu Haija Abdullah diangkat menjadi gubernur Moasul oleh khalifah al-Muktafi pada tahun 905 M.[21] wilayah kekuasaan dinasti ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah kekuasan di Mousul dan wilayah kekuasaan di Halb. Wilayah kekuasaan di Halb terkenal sebagai pelindung kesusaseraan Arab dan ilmu pengetahuan. Menurut Bosworth faktornya terutama karena Sayf Ad-Dawlah memberikan dorongan kepada penyair al-Munabbi.[22] Pada masa itu pula, muncul tokoh-tokoh cendekiawan besar, seperti Abi a-Fath dan Usman Ibn Jinny yang menggeluti di bidang nahwu, Abu Thayyib al-Munabbi, Abu Firas Husaen Ibn Nashr ad-Daulah, Abu A’la al-Ma’ari dan Syarif ad-Daulah yang mendalami ilmu sastra, serta lahir pula filosof besar yaitu al-Farabi.[23]

 Setelah meninggalnya Haija, tahta kerajaan beralih pada seorang putranya, yaitu Hasan Ibn Abu Haija yang diberi gelar oleh khalifah Syaif ad-Daulah. Syaib ad-Daulah inilah yang berhasil menguasai Halb dan Hism dari kekuasaan Ikhsidiyah. Menurut Bosworth, meskipun mereka berkuasa di sebuah wilayah yang makmur, yang memiliki banyak pusat perdagangan dan aktivitas, Hamdaniyah masih memperlihatkan yang tidak bertanggung jawab. Suriyah dan al-Jazirah terpaksa menderita akibat kerusakan yang ditimbulkan dalam peperangan, kendati Ibn Iqbal (ahli geografi) selanjutnya mencatat bahwa ketamakan para amir yang semakin memperbesar kesengsaraan disana.[24] Hal ini yang mengakibatkan kurangnya simpati dari masyarakat dan jatuhnya wibawa pemerintahan. Selain faktor diatas jatuhnya dinasti Hamdaniyah disebabkan karena munculnya dinasti Bizantium dibawah kekuasaan Macedonia bersamaan dengan berdirinya Hamdaniyah, invasi yang dilakukan oleh Bizantium terhadap Suriyah mengakibatkan Allepo dan Hism terlepas dari wilayah kekuasaannya, hingga dinasti ini lumpuh. Disisi lain Fathimiyah ke bagian Suriah selatan yang selanjutnya meruntuhkan dinasti Hamdaniyah Suriyah, dengan terbunuhnya  Said ad-Daulah yang memegang kekuasaan Hamdaniyah saat itu. Akhirnya dinasti ini takluk kepada dinasti Fathimiyah.[25]

KESIMPULAN

Pada masa pemerintahan Abbasiyah, ia memperlihatkan berbagai prestasinya dan melahirkan tokoh-tokoh yang produktif, namun disisi lain karena terlalu luasnya dinasti Abbasiyah dan Kebijakan pemerintah Abbasiyah yang menitikberatkan terhadap pembinaan peradaban dan kebudayaan dari pada politik, mengkibatkan banyak wilayah-wilayah kecil yang memerdekakan diri serta menjadi dinasti yang independen, namun tidak seluruhnya. Antara lain yaitu dinasti-dinasti yang berada di barat Baghdad yaitu, dinasti Thuluniyah yang didirika oleh Ahmad Ibn Thulun, dinasti Ikhsidiyah yang didirikan oleh Muhammad Ibn Tught serta dinasti Hamdaniyah oleh Hamdan Ibn Hamdun.

Setelah membaca uraian dinasti-dinasti diatas kiranya dapat kita ambil beberapa catatan, antara lain:

1.      Proses pelepasan daerah-daerah kecil itu mamakai salah satu dari dua cara, yaitu menunjuk seseorang yang diangkat menjadi gubernur oleh khalifah untuk pimpinan kekuasaan kecil dan pemimpin itu memimpin suatu pemberontakan sehingga mendapatkan kemerdekaan penuh

2.      Meskipun muncul banyak dinasti-dinasti kecil yang mengancam pemerintahan Abbasiyah namun juga memberikan banyak kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan lain-lain.

---

[1]. Dedi Supriadi, Sejarah Peradaban Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal, 155.

[2]. Badri Yatim,SejarahPeradaban Islam Dirasah Islamiyah II (Jakatrta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 64.

[3]. Pillip K. Hitty, History of the Arabs (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010), hal. 573.

[4]. Dedi Supriadi, hal. 163. Yang dikutip dari buku History of Arabs karangan Pillip k. Hitty, hal. 452.

[5]. Dedi  Supriadi, hal. 164. (diambil dari buku Sejarah dan Kebudayaan IslamI karangan Hasan Ibrahim Hasan, hal. 215)

[6]. Pillip K. Hitty, History of The Arabs, hal. 574.

[7]. Dedi Supriadi, hal. 164.

[8]. C. E. Bosworth, Dinasti-Dinasti Islam (Bandung: MIZAN, 1993), hal. 68. Diterjemahkan dari buku The Islamic Dinasties terbitan Edinburgh University Press, tahun 1980 oleh Ilyas Hasan.

[9]. Dedi  Supriadi, hal. 164.

[10]. Taufiqurrahman, Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam (Surabaya: Pustaka Islamika Press, 2003), hal. 151.

[11]. Pillip K. Hitty, History of The Arabs, hal. 576.

[12]. Dedi Supriadi, hal. 165-166.

[13]. C.E. Bosworth, hal. 69.

[14]. Dedi Supriadi, hal. 166.

[15]. Ibid, hal. 166.

[16]. Pillip. K. Hitty, hal. 578.

[17]. Dedi Supriadi, hal, 166.

[18]. Pillip. K. Hitty, hal. 579.

[19]. Dedi Supriadi, hal. 167.

[20]. Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta:AMZAH, 2009) hal 227.

[21]. Dedi Supriadi, hal. 167.

[22]. Bosworth, hal. 75.

[23]. Dedi Supriadi, hal. 167.

[24]. Bosworth, hal. 75.

[25]. Dedi Supriadi, hal. 167.